29th April 2013 Cat: Skripsi with Comments Off

Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum adalah salah satu contoh Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum dalam bentuk PDF secara gratis.

Selama empat belas tahun eksistensi PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) di Indonesia, dirasakan masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Banyaknya putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi telah menimbulkan pesimisme dan apatisme dalam masyarakat. Masalahnya adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN.

Permasalahan eksekusi putusan PTUN ini juga dapat timbul terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi daerah seluruh pejabat kepala daerah di tingkat II memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola daerahnya dan hal tersebut pasti menggunakan metode keputusan-keputusan administratif.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan pemerintah itu harus dapat menghasilkan perlindungan bagi kepentingan rakyat. Apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak semena-mena dapat dikorbankan begitu saja. Demikian juga semangat prinsip dari PTUN tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kewenangan yang besar dan luas menimbulkan potensi penyelewenangan seperti “abuse of power” dan “excessive power” sehingga dibutuhkan pengawasan yang serius dalam hal ini.

Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat TUN. Dengan penegoran sistem hirarki seperti diatur dalam UU No. 5 tahun 1996 terbukti tidak efektif dalam pelaksaan putusan PTUN.

Baru-baru ini pemerintah telah sadar akan tumpulnya pelaksanaan putusan PTUN yang hanya menyandarkan pada kesadaran yang dirasa kurang efektif sehingga pemerintah mengundangkan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun perubahan yang mendasar dalam UU No. 9 tahun 2004 terletak pada Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) yaitu adanya penjatuhan uang paksa bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak. Pemberlakuan uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak yang dihukum mematuhi dan melaksanakam hukuman. Namun, dalam penerapannya pemberlakuan uang paksa (dwangsom) masih menimbulkan permasalahan antara lain jenis putusan apa yang dapat dikenakan uang paksa (dwangsom), siapa yang akan dibebankan uang paksa (dwangsom), dan sejak kapan uang paksa (dwangsom) diberlakukan.

Bahwa penerapan dwangsom tidak dapat dapat diterapkan pada semua putusan PTUN. Penerapan dwangsom hanya dapat dibebankan pada putusan PTUN yang bersifat penghukuman (putusan condemnatoir). Pejabat TUN yang sedang menjalankan tugasnya dalam kedinasan dan kemudian menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, namun tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum maka kerugian yang dialami masyarakat haruslah dibebankan kepada negara. Karena merupakan kesalahan teknis dalam menjalankan dinas.

Lain halnya jika pada saat pejabat TUN tidak patuh untuk melaksanakan putusan PTUN maka pada saat tersebut pejabat TUN tidak sedang melaksanakan peran negara. Apabila terjadi hal demikian maka pertanggung jawabannya dibebankan secara pribadi kepada pejabat TUN yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori kesalahan yang dikembangkan dari Yurisprudensi Counsil d’Etat yang membedakan kesalahan dinas (Faute de serve) dan kesalahan pribadi (Faute de personelle).

Dalam pelaksanaan penerapan uang paksa. mekanisme pembayaran uang paksa juga perlu diperhatikan, karena yang dihukum untuk melaksanakan putusan PTUN adalah pejabat TUN yang masih aktif yang masih mendapatkan gaji secara rutin. Maka akan lebih efektif jika pengenaan dwangsom diambil dari gaji bulanan pejabat TUN yang bersangkutan. Dan perintah pemotongan gaji dalam amar putusan hakim diperintahkan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Namun untuk melaksanakan pembayaran uang paksa yang dikenakan kepada pejabat TUN yang bersangkutan masih menimbulkan kendala. Kendala yang pertama adalah apabila dalam pelaksanaan eksekusi ternyata pejabat TUN yang bersangkutan dipindah tugaskan ke tempat wilayah kerja KPKN yang berbeda. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala pertama adalah dengan adanya koordinasi antara PTUN yang satu dengan PTUN yang lain, dan antara PTUN dengan Pengadilan Negeri jika ternyata pejabat TUN bersangkutan pindah ditempat yang tidak ada PTUN. Kendala selanjutnya adalah apabila gaji pejabat yang bersangkutan tidak mencukupi untuk membayar uang paksa. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal ini adalah dengan cara pejabat bersangkutan dapat mengangsur setiap bulan dengan mempertimbangkan sisa gaji yang layak untuk biaya hidup.

Lalu satu lagi sanksi yang dapat dikenakan pada pejabat TUN yang membandel adalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat diberikan berdasarkan PP No. 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, pembebasan dari Jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan adalah paling tepat karena pada saat ia tidak mematuhi putusan PTUN maka pada saat itu ia tidak mau menggunakan kewenangan jabatannya. Perintah penjatuhan sanksi administratif ditujukan kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum pejabat TUN tersebut. Namun, dalam hal apabila pejabat TUN adalah gubernur dan bupati karena sesuai dengan UU Otonomi Daerah secara hirarki ia tidak mempunyai atasan sebagai pejabat yang berwenang untuk menghukum, maka dalam hal ini tentunya hakim dapat memilih pengenaan uang paksa (dwangsom).

Langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk merevisi Pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 merupakan salah satu kemajuan dari perkembangan kepastian hukum. Namun ketentuan Pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 tersebut masih belum efektif dilaksanakan. Untuk melaksanakan Pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 tersebut diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan dan petujnjuk teknis. Diharapkan dengan adanya revisi tersebut pelaksanaan otonomi daerah dapat terkontrol dengan seimbang dan adil sehingga membawa kemakmuran bagi masyarakat.

Pada hakekatnya supremasi hukum hanya dapat tercapai kalau putusan pengadilan c.q. putusan PTUN dapat dieksekusi sehingga menimbulkan efek jera kepada para pejabat yang menyalahgunakan wewenang.

Oleh: Frans Hendra Winarta

Sumber: Komisi Hukum Nasional

Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum adalah salah satu contoh Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh makalah pembendaharaan negara,contoh makalah kas bank,contoh makalah kasus ptun,skripsi hukum ptun,kumpulan contoh putusan ptun,makalah kasus hukum ptun pdf,makalah skripsi bab 1-3,makalah tentang kasus ptun,makalah tentang PTUN pdf,makalahputusan ptun

Related Post Powered by G o o g l e :

propenas  tahun 2000 2004

propenas tahun 2000 2004

propenas tahun 2000 2004, mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program . Terwujudnya omi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan Ini merupakan wujud dari . supremasi hukum dan pemerintahan yang baik meliputi dua hal sebagai kualitas sumber daya hakim PTUN untuk mendukung pelaksanaan.

Read: propenas tahun 2000 2004 DownloadRead
tanggungjawab kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional

tanggungjawab kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional

tanggungjawab kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional, kewenangan bangsa yang mengung unsur hukum Publik. . sebagai pelaksanaan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum . Rule Law adalah kedaulatan atau supremasi hukum atas manusia) . Organ Lembaga Daerah, perspektif Teori Omi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan.

Read: tanggungjawab kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional DownloadRead
Download File   Badan Pembinaan Hukum Nasional

Download File Badan Pembinaan Hukum Nasional

Download File Badan Pembinaan Hukum Nasional, kontribusi bagi pelaksanaan dan penulisan laporan penelitian ini. Ucapan Indonesia telah menegaskan bahwa dirinya sebagai Negara hukum. bagaimana status hukum mereka terhadap setiap putusan yang dijatuhkan oleh 39Sri Sutjiatmi, Reformasi Birokrasi di Era Omi Daerah, perpus.upstegal.

Read: Download File Badan Pembinaan Hukum Nasional DownloadRead
pril tokoh   gubernur kalimantan tengah   Direktorat Jenderal

pril tokoh gubernur kalimantan tengah Direktorat Jenderal

pril tokoh gubernur kalimantan tengah Direktorat Jenderal, Tahun 1979 dinyatakan lulus dari Fakultas HukumUKI, segera kiprah . peningkatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. . perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya untuk percepatan yang menerbitkannya, atau apabila terjadi sengketa dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan (PTUN).

Read: pril tokoh gubernur kalimantan tengah Direktorat Jenderal DownloadRead
Putusan MK No 35   AMAN

Putusan MK No 35 AMAN

Putusan MK No 35 AMAN, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 41 Tahun . hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai . berkeadilan, namun pelaksanaannya UU Kehutanan telah digunakan untuk Kehutanan a quo, merupakan wujud dari kepedulian dan upaya Pemohon I 

Read: Putusan MK No 35 AMAN DownloadRead
Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha       Undip

Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha Undip

Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha Undip, IlmiahTesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis. selaku Ketua Program Pasca Sarjana, Magister Hukum Universitas Paradigma Baru Putusan PTUN menuju Peradilan Modern dan omi daerah dan tugas pembantuan. Boleh mengatur mengenai sanksi Jadi supremasi.

Read: Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha Undip DownloadRead
Cetak Biru KY    Direktorat Hukum dan HAM   Bappenas

Cetak Biru KY Direktorat Hukum dan HAM Bappenas

Cetak Biru KY Direktorat Hukum dan HAM Bappenas, menjadi permasalahan di negara kita adalah wujud dari betapa penting dan yang menginginkan dari suatu proses dan putusan hakim dan 9 Posko di daerah. Kerjasama sebagai sarana refleksi dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi . hukum yaitu; (1) supremasi hukum (supremasi law), (2) persamaan dalam.

Read: Cetak Biru KY Direktorat Hukum dan HAM Bappenas DownloadRead
Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang

Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang

Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang, PNS. Pegawai Negera Sipil. PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara. PTTUN Untuk ulasan atas hukum adat sebagai suatu sistem periksa diuji dengan dua kriteria, pertama pengujian dalam wujud konsistensi dari putusan . keragaman dan omi daerah. Beberapa menginginkan dikembangkannya stelsel hukum.

Read: Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang DownloadRead
MAJALAH ALUMNI EDISI KE 2    Direktorat Hubungan Alumni

MAJALAH ALUMNI EDISI KE 2 Direktorat Hubungan Alumni

MAJALAH ALUMNI EDISI KE 2 Direktorat Hubungan Alumni, yang sepakat untuk menyikapi putusan PTUN dengan SATU SUARA, dan Bilamana ada, konsekuensi hukum yang menyertai dan melekat pada Redaksi Pelaksana : Menjaga omi perguruan tinggi sebagai organisasi yang bebas nilai UI perlu terus maju merebut supremasi IPTEK di tingkat Perguruan.

Read: MAJALAH ALUMNI EDISI KE 2 Direktorat Hubungan Alumni DownloadRead
Scientific Journal UMM   Universitas Muhammadiyah Malang

Scientific Journal UMM Universitas Muhammadiyah Malang

Scientific Journal UMM Universitas Muhammadiyah Malang, Nu'man Aunuh. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang . putusan perkara, dengan cara memberikan perlu adanya penegakan supremasi hukum di daerah, dari eselon yang paling tinggi sampai setiap wilayah om di Indonesia menjadikan sebagai wujud penghormatan memang sudah.

Read: Scientific Journal UMM Universitas Muhammadiyah Malang DownloadRead