26th November 2013 Cat: Hukum with Comments Off

makalah hukum agraria adalah salah satu contoh makalah hukum agraria kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online makalah hukum agraria untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload makalah hukum agraria full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan makalah hukum agraria dalam bentuk PDF secara gratis.

makalah hukum, makalah hukum agraria, hukum agraria
Orintasi kerakyatan yang menjadi semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) paling tidak jika ditilik pada beberapa pasal yang berpifak pada rakyat, serta ditetapkan UU No. 56 2/1960 tetang perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) dan UU No. 56 Prp/1960 tetang Penetapan Luas Tanah Pertanian sedikit demi sedikit terkikis oleh sifat kapitkalisti. Konflik muncul dari perbedaan kepentingan antara rakyat banyak yang membutuhkan tanah sebagai sumber pokok kehidupan, dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan tanah tersebut untuk kegiatan ekonomi dalam skala besar. Meski tanah memang langka karena tidak bias diperbarui , silang sengketa antara rakyat dengan pemodal ini lebih disebabkan oleh ekspansi modal secara besar-besar. Dalam kontek ini, para pemodal diuntungkan oleh kebijakan ekonomi yang lebih condong pada pertumbuhan ketimbang pemerataan ekonomi. Inilah yang melatar belakangi perlu diselenggarakan seminar ini kata ketua Panitia Irwan Hayat QH. seminar ini terselenggara atas kerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fak. Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta (UJB) dengan Forum Silaturahim Keluarga Mahasiswa Madura Yogyakarta. Pada hari Senen, (29/6) di Auditorium Universitas Janabdara.
Seminar tersebut dibuka oleh Wakil Rektor I UJB Dr. Cungki Kusharjito, MP, menyampaikan bahwa masalah tanah merupakn masalah yang sangat pelik dan jika tidak hati-hati akan dapat menimbulkan pertentangan dan pertengkaran, untuk itu dalam seminar ini dharapakan dapat menghasilkan Sesuatu masukan masalah pertanahan di DIY khususnya maupun nasional.
Kesempatan Triyono, SH (kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan pensertipikatan tanah dan program penguatan hak-hak rakyat atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, di antaranya: meningkakan pemahaman aparat tentang konsep pembaruan agrarian serta menggiatkan mencari/memperoleh dukungan anggaran baik dari APBN maupun APBD Kota Yogyakarta; mengembangkan kerjasama lintas sector serta memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pertanahan dalam rangka sosialisasi program kepada pemerintah da DPRD kota Yogyakarta; memperkuat/melengkapi data melalui survey data penguasaan tanah rakyat miskin dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan pensertipikatan tanah bagi masyarakat miskin di kota Yogyakarta.
Dr. Nurhasan Ismail, SH, M.Si menyampaikan pada hakekatnya, kasus pertanahan dapat dikategorikan kedalam konflik hokum dan konflik kepentingan. Pembedaan ini sangat penting jika penyelesaian yang ditempuh tidak hanya sekedar menghentikan bentrok fisik dan keresahan social yang muncul dari konflik pertanahan serta pemberian kepastian dan perlindungan hokum bagi pihak yang berkonflik. Namun penyelesian itu juga hendaknya berimplikasi positif bagi penciptaan dan peningkatan kemakmuraan warga masyarakat.
Lebih lanjut Nurhasan untuk menyelesaikan konflik hukum dapat ditempuh dengan salah satu cara diantara a. pengajuan gugatan kepada pengadilan untuk meminta kepada hakim menilai adanya kesalahan dan menetapkan kebenaran berkenaan dengan objek konflik, b. penyelesaian melalui acara di luar pengadilan seperti negosiasi yang dilakukan langsung melalui musyawarah antara pihak-pihak yang berkonflik atau dilakukan dengan melibatkan pihak ke tiga baik sebagai mediator atau sebagai arbitrer. c. Penyelesaian yang dilakukan secara internal oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional terutama terhadap kesalahan administrative yang menyebabkan merugikan pemilik tanah dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan data fisik dan yuridis yang dinilai salah.
Cara penyelesaian konflik kepentingan Nurhasan (Dosen Fak. Hukum UGM) menegaskan cara efektif untuk menyelesaikan konflik ini adalah sikap keberpihakan para pengambil kebijakan di bidang pertanahan terhadap kepentingan pihak yang lemah yang sungguh-sungguh lapar dan memerlukan tanah. Pemerinth harus menempatkan diri sebagai pelaksana Negara yang harus mewujudkan semangat tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menanggalkan semangat tanah untuk menyengsarakan rakyat.
Sedangakan Dr. H Budi Untung, SH., MM (Dosen Fak. Hukum UJB) konflik pertanahan muncul karena a. Konkordasi hukum dan adanya penyesuaian aturan.
Jaman hindia belanda–Politik pertanahan–pengadaannya dengan agraris wet
Dengan adanya asas konkordansi — Untuk orang pribumi dengan menggunakan hokum adat sedangkan yang bukan dengan BW
Tujuan hukum untuk menjamin kepastian hokum bagi orang2—akan berakibat pada Tertib administrasinya
Di Indonesia banyak sekali politik2 yang dilakuan sehingga membuat bingung warganya.
Hukum Pertanahan Nasional
Karakteristik Hukum Pertanahan Nasional:
1.Didasarkan pada hukum adat yang memberikan kepastian hukum.
2.Hukum pertanahan harus up to date artinya mengikuti pekembangan Bangsa Indonesia.
3.Harus bisa memfungsikan sumber alam bagi kemakmuran bangsa Indonesia.
4.Harus dijiwai Pancasila
5.Harus merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD’45
Heru Suyanto, SH., M.Si (Wkil dari Badan Pertanahan DIY) BPN ingin memastikan hak2 atas tanah di yogyakarta. Melalui Pembaharuan agrarian dan Penguatan hak rakyat
Dalam sejarah, di DIY UUPA sudah berlangsung sejak 1984. sudah 80% berserifikat. Yogyakrta sudah dapat dikatakan sebagai acuan di kota2 lain. Haya tinggal menyesuaikan dengan konsep UUPA. BPN sedang meakuan pendataan di kelurahan—. Sampai saat ini belum ada penguasaan tahan dari rakyat miskin. Kita harus bisa menjadikan kemakmuran dari kita

makalah hukum agraria adalah salah satu contoh makalah hukum agraria kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online makalah hukum agraria untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload makalah hukum agraria full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan makalah hukum agraria dalam bentuk PDF secara gratis.

makalah hukum agraria,contoh makalah hukum agraria,kumpulan makalah hukum agraria,contoh makalah agraria,tugas makalah hukum agraria,contoh makalah tentang agraria,makalah survey lalu lintas,makalah hukum agraria pdf,kumpulan makalah konflik pertanahan,makalah tugas hukum agraria

Related Post Powered by G o o g l e :

Makalah Pr Sodiki Konsolidasi Nasional KPA

Makalah Pr Sodiki Konsolidasi Nasional KPA

Makalah Pr Sodiki Konsolidasi Nasional KPA, 6 Achmad Sodiki, Empat Puluh Tahun Masalah Dasar Hukum Agraria, Pidato Nasional, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Makalah.

Read: Makalah Pr Sodiki Konsolidasi Nasional KPA DownloadRead
rpp hukum agraria   Staff UNY   Universitas Negeri Yogyakarta

rpp hukum agraria Staff UNY Universitas Negeri Yogyakarta

rpp hukum agraria Staff UNY Universitas Negeri Yogyakarta, 26 Okt 2011 Memahami dan mengetahui pengertian hukum agraria dan ruang lingkup b. menjelaskan tiga hal pokok yang diatur dalam hukum agraria.

Read: rpp hukum agraria Staff UNY Universitas Negeri Yogyakarta DownloadRead
Hukum Agraria   Hukum UB   Universitas Brawijaya

Hukum Agraria Hukum UB Universitas Brawijaya

Hukum Agraria Hukum UB Universitas Brawijaya, Diawali dengan pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan lua lingkup Agraria pembuatan makalah individu atau kelompok atau ujian lisan atau t.

Read: Hukum Agraria Hukum UB Universitas Brawijaya DownloadRead
kepastian hukum sertipikat hak atas tanah sebagai bukti hak

kepastian hukum sertipikat hak atas tanah sebagai bukti hak

kepastian hukum sertipikat hak atas tanah sebagai bukti hak, (2) UU Pokok Agraria, maka jual beli tersebut batal demi hukum. Hak milik tanahnya makalah mengenai pertanahan yang merupakan hasil dari. 17 Loc. Cit.

Read: kepastian hukum sertipikat hak atas tanah sebagai bukti hak DownloadRead
pembaruan agraria nasional  pan  dengan program       Undip

pembaruan agraria nasional pan dengan program Undip

pembaruan agraria nasional pan dengan program Undip, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Pembaruan Agraria Kata kunci : Pembaruan Agraria Nasional, PRONA, Kesadaran Hukum dan.

Read: pembaruan agraria nasional pan dengan program Undip DownloadRead
Pemahaman Rakyat Tentang Hak Atas Tanah    Erman dan Hukum

Pemahaman Rakyat Tentang Hak Atas Tanah Erman dan Hukum

Pemahaman Rakyat Tentang Hak Atas Tanah Erman dan Hukum, Terciptalah hak milik atas tanah menurut hukum adat.8 Di pedesaan proses ( Lihat antara lain, Soedargo, “Hukum Agraria dalam Era Pembangunan”, Prisma,  

Read: Pemahaman Rakyat Tentang Hak Atas Tanah Erman dan Hukum DownloadRead
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN, menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan. II. KONFLIK PERTANAHAN. 1. Pengertian.

Read: PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DownloadRead
File

File

File, tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. (UUPA) hubungan hukum yang konkret, pada asal mulanya Dalam makalah ini akan disajikan bahasan 

Read: File DownloadRead
ANALISIS HUKUM LANDREFORM   USU Insutional Repository

ANALISIS HUKUM LANDREFORM USU Insutional Repository

ANALISIS HUKUM LANDREFORM USU Insutional Repository, Dalam kaitannya dengan hukum agraria yang mengambil objek Makalah pada Seminar Nasional ”Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan 

Read: ANALISIS HUKUM LANDREFORM USU Insutional Repository DownloadRead
daftar pustaka   USU Insutional Repository   Universitas Sumatera

daftar pustaka USU Insutional Repository Universitas Sumatera

daftar pustaka USU Insutional Repository Universitas Sumatera, Pengelolaan Ekosistem, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Hukum Adat atas Tanah Pasca`UndangUndang Pokok Agraria, disertasi, 

Read: daftar pustaka USU Insutional Repository Universitas Sumatera DownloadRead
MAKALAH

MAKALAH

MAKALAH, MAKALAH. J U I) U I. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria _(_UUPA) , yang mulai.

Read: MAKALAH DownloadRead
pelaksanaan proyek operasi nasional agraria   prona

pelaksanaan proyek operasi nasional agraria prona

pelaksanaan proyek operasi nasional agraria prona, hukum, khususnya yang berkaitan dengan kenotariatan. Semarang Pokok Pokok Agraria, dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas 

Read: pelaksanaan proyek operasi nasional agraria prona DownloadRead
POLITIK PERTANIAN AGRARIA DI INDONESIA Dari Masa ke       KPA

POLITIK PERTANIAN AGRARIA DI INDONESIA Dari Masa ke KPA

POLITIK PERTANIAN AGRARIA DI INDONESIA Dari Masa ke KPA, berbagai aspek, ya hukum, ya sosial, budaya, ekonomi, politik ! (kecuali dua orang) yang mengangkat isyu “agraria” sebagai platform Makalah ringkas.

Read: POLITIK PERTANIAN AGRARIA DI INDONESIA Dari Masa ke KPA DownloadRead
PERKEMBANGAN ILMU HUKUM  DARI POSITIVISTIK MENUJU

PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DARI POSITIVISTIK MENUJU

PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DARI POSITIVISTIK MENUJU, IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM AGRARIA NASIONAL Hukum Progresif (Penjelasan Suatu Gagasan). Makalah disampaikan pada acara Jumpa 

Read: PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DARI POSITIVISTIK MENUJU DownloadRead
PENEGAKAN HUKUM AGRARIA DAN PENYELESAIAN

PENEGAKAN HUKUM AGRARIA DAN PENYELESAIAN

PENEGAKAN HUKUM AGRARIA DAN PENYELESAIAN, Perekonomian Negara, Makalah yang disampaikan dalam rangkaian diskusi 6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang 

Read: PENEGAKAN HUKUM AGRARIA DAN PENYELESAIAN DownloadRead
Bab I PENDAHULUAN A  Latar Belakang Dalam pembukaan

Bab I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam pembukaan

Bab I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam pembukaan, 12 Mei 2011 Termasuk di dalamnya adalah masyarakat hukum adat Pokokpokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004 tentang Pokok v Anggota Tim menulis kertas kerja (berupa makalah) seusuai dengan topik.

Read: Bab I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam pembukaan DownloadRead