26th November 2013 Cat: Hukum with Comments Off

makalah hukum agraria adalah salah satu contoh makalah hukum agraria kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online makalah hukum agraria untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload makalah hukum agraria full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan makalah hukum agraria dalam bentuk PDF secara gratis.

makalah hukum, makalah hukum agraria, hukum agraria
Orintasi kerakyatan yang menjadi semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) paling tidak jika ditilik pada beberapa pasal yang berpifak pada rakyat, serta ditetapkan UU No. 56 2/1960 tetang perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) dan UU No. 56 Prp/1960 tetang Penetapan Luas Tanah Pertanian sedikit demi sedikit terkikis oleh sifat kapitkalisti. Konflik muncul dari perbedaan kepentingan antara rakyat banyak yang membutuhkan tanah sebagai sumber pokok kehidupan, dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan tanah tersebut untuk kegiatan ekonomi dalam skala besar. Meski tanah memang langka karena tidak bias diperbarui , silang sengketa antara rakyat dengan pemodal ini lebih disebabkan oleh ekspansi modal secara besar-besar. Dalam kontek ini, para pemodal diuntungkan oleh kebijakan ekonomi yang lebih condong pada pertumbuhan ketimbang pemerataan ekonomi. Inilah yang melatar belakangi perlu diselenggarakan seminar ini kata ketua Panitia Irwan Hayat QH. seminar ini terselenggara atas kerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fak. Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta (UJB) dengan Forum Silaturahim Keluarga Mahasiswa Madura Yogyakarta. Pada hari Senen, (29/6) di Auditorium Universitas Janabdara.
Seminar tersebut dibuka oleh Wakil Rektor I UJB Dr. Cungki Kusharjito, MP, menyampaikan bahwa masalah tanah merupakn masalah yang sangat pelik dan jika tidak hati-hati akan dapat menimbulkan pertentangan dan pertengkaran, untuk itu dalam seminar ini dharapakan dapat menghasilkan Sesuatu masukan masalah pertanahan di DIY khususnya maupun nasional.
Kesempatan Triyono, SH (kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan pensertipikatan tanah dan program penguatan hak-hak rakyat atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, di antaranya: meningkakan pemahaman aparat tentang konsep pembaruan agrarian serta menggiatkan mencari/memperoleh dukungan anggaran baik dari APBN maupun APBD Kota Yogyakarta; mengembangkan kerjasama lintas sector serta memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pertanahan dalam rangka sosialisasi program kepada pemerintah da DPRD kota Yogyakarta; memperkuat/melengkapi data melalui survey data penguasaan tanah rakyat miskin dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan pensertipikatan tanah bagi masyarakat miskin di kota Yogyakarta.
Dr. Nurhasan Ismail, SH, M.Si menyampaikan pada hakekatnya, kasus pertanahan dapat dikategorikan kedalam konflik hokum dan konflik kepentingan. Pembedaan ini sangat penting jika penyelesaian yang ditempuh tidak hanya sekedar menghentikan bentrok fisik dan keresahan social yang muncul dari konflik pertanahan serta pemberian kepastian dan perlindungan hokum bagi pihak yang berkonflik. Namun penyelesian itu juga hendaknya berimplikasi positif bagi penciptaan dan peningkatan kemakmuraan warga masyarakat.
Lebih lanjut Nurhasan untuk menyelesaikan konflik hukum dapat ditempuh dengan salah satu cara diantara a. pengajuan gugatan kepada pengadilan untuk meminta kepada hakim menilai adanya kesalahan dan menetapkan kebenaran berkenaan dengan objek konflik, b. penyelesaian melalui acara di luar pengadilan seperti negosiasi yang dilakukan langsung melalui musyawarah antara pihak-pihak yang berkonflik atau dilakukan dengan melibatkan pihak ke tiga baik sebagai mediator atau sebagai arbitrer. c. Penyelesaian yang dilakukan secara internal oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional terutama terhadap kesalahan administrative yang menyebabkan merugikan pemilik tanah dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan data fisik dan yuridis yang dinilai salah.
Cara penyelesaian konflik kepentingan Nurhasan (Dosen Fak. Hukum UGM) menegaskan cara efektif untuk menyelesaikan konflik ini adalah sikap keberpihakan para pengambil kebijakan di bidang pertanahan terhadap kepentingan pihak yang lemah yang sungguh-sungguh lapar dan memerlukan tanah. Pemerinth harus menempatkan diri sebagai pelaksana Negara yang harus mewujudkan semangat tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menanggalkan semangat tanah untuk menyengsarakan rakyat.
Sedangakan Dr. H Budi Untung, SH., MM (Dosen Fak. Hukum UJB) konflik pertanahan muncul karena a. Konkordasi hukum dan adanya penyesuaian aturan.
Jaman hindia belanda–Politik pertanahan–pengadaannya dengan agraris wet
Dengan adanya asas konkordansi — Untuk orang pribumi dengan menggunakan hokum adat sedangkan yang bukan dengan BW
Tujuan hukum untuk menjamin kepastian hokum bagi orang2—akan berakibat pada Tertib administrasinya
Di Indonesia banyak sekali politik2 yang dilakuan sehingga membuat bingung warganya.
Hukum Pertanahan Nasional
Karakteristik Hukum Pertanahan Nasional:
1.Didasarkan pada hukum adat yang memberikan kepastian hukum.
2.Hukum pertanahan harus up to date artinya mengikuti pekembangan Bangsa Indonesia.
3.Harus bisa memfungsikan sumber alam bagi kemakmuran bangsa Indonesia.
4.Harus dijiwai Pancasila
5.Harus merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD’45
Heru Suyanto, SH., M.Si (Wkil dari Badan Pertanahan DIY) BPN ingin memastikan hak2 atas tanah di yogyakarta. Melalui Pembaharuan agrarian dan Penguatan hak rakyat
Dalam sejarah, di DIY UUPA sudah berlangsung sejak 1984. sudah 80% berserifikat. Yogyakrta sudah dapat dikatakan sebagai acuan di kota2 lain. Haya tinggal menyesuaikan dengan konsep UUPA. BPN sedang meakuan pendataan di kelurahan—. Sampai saat ini belum ada penguasaan tahan dari rakyat miskin. Kita harus bisa menjadikan kemakmuran dari kita

makalah hukum agraria adalah salah satu contoh makalah hukum agraria kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online makalah hukum agraria untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload makalah hukum agraria full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan makalah hukum agraria dalam bentuk PDF secara gratis.

makalah hukum agraria,contoh makalah hukum agraria,kumpulan makalah hukum agraria,contoh makalah agraria,tugas makalah hukum agraria,MAKALAH TENTANG HUKUM AGRARIA,makalah hukum agraria pdf,MAKALAH AGRARIA,contoh makalah tentang agraria,makalah survei lalu lintas

Related Post Powered by G o o g l e :

MAKALAH   Universitas Diponegoro

MAKALAH Universitas Diponegoro

MAKALAH Universitas Diponegoro, MAKALAH. J U I) U I. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria _(_UUPA) , yang mulai.

Read: MAKALAH Universitas Diponegoro DownloadRead
POLITIK PERTANIAN AGRARIA DI INDONESIA Dari Masa ke       KPA

POLITIK PERTANIAN AGRARIA DI INDONESIA Dari Masa ke KPA

POLITIK PERTANIAN AGRARIA DI INDONESIA Dari Masa ke KPA, berbagai aspek, ya hukum, ya sosial, budaya, ekonomi, politik ! Makalah ringkas. . agraria, maka latar belakang historis dinamika politik yang terjadi sejak.

Read: POLITIK PERTANIAN AGRARIA DI INDONESIA Dari Masa ke KPA DownloadRead
Makalah Pr Sodiki Konsolidasi Nasional KPA

Makalah Pr Sodiki Konsolidasi Nasional KPA

Makalah Pr Sodiki Konsolidasi Nasional KPA, 6 Achmad Sodiki, Empat Puluh Tahun Masalah Dasar Hukum Agraria, Pidato Nasional, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Makalah.

Read: Makalah Pr Sodiki Konsolidasi Nasional KPA DownloadRead
Bab I PENDAHULUAN A  Latar Belakang Dalam pembukaan       Bphn

Bab I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam pembukaan Bphn

Bab I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam pembukaan Bphn, 12 Mei 2011 disebabkan pemerintah cq. aparat penegak hukum bertindak diskriminatif dan tidak adil dalam persoalan sengketa agraria yang terjadi di 

Read: Bab I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam pembukaan Bphn DownloadRead
1 BAB I P E N D A H U L U A N A  Latar Belakang Visi       Bphn

1 BAB I P E N D A H U L U A N A Latar Belakang Visi Bphn

1 BAB I P E N D A H U L U A N A Latar Belakang Visi Bphn, Aset negara dalam pengertian yuridisnormatif adalah semua barang yang 13 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Edisi 2008, Cetakan keduabelas 

Read: 1 BAB I P E N D A H U L U A N A Latar Belakang Visi Bphn DownloadRead
laporan akhir BAB I PENDAHULUAN A  Latar Belakang       Bphn

laporan akhir BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Bphn

laporan akhir BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Bphn, Tanah Masyarakat“, Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang Penyelesaian Ismail (Guru besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas.

Read: laporan akhir BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Bphn DownloadRead
DIKTAT HUKUM AGRARIA   Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta

DIKTAT HUKUM AGRARIA Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta

DIKTAT HUKUM AGRARIA Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta, PENDAHULUAN. A. PENGERTIAN AGRARIA DAN HUKUM AGRARIA. Kata Agraria menurut Boedi Harsono, berasal dari kata agrarius, ager (latin) atau agros.

Read: DIKTAT HUKUM AGRARIA Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta DownloadRead
Pengertian dan Asas asas Hukum Pertambangan   FH Unsri

Pengertian dan Asas asas Hukum Pertambangan FH Unsri

Pengertian dan Asas asas Hukum Pertambangan FH Unsri, Pengertian. Istilah bahasa inggris ; Mining law. • Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur Pertambangan dgn Hukum Agraria. Terkait dengan 

Read: Pengertian dan Asas asas Hukum Pertambangan FH Unsri DownloadRead
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN, Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam . agraria. UUPA yang mulanya merupakan payung hukum bagi 

Read: PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DownloadRead
1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Tanah

1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Tanah

1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Tanah, hukum. Tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensional. Dari sisi Menurut UUPA, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Agraria III Fakultas 

Read: 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Tanah DownloadRead
A Brotosusilo   Repository UI   Universitas Indonesia

A Brotosusilo Repository UI Universitas Indonesia

A Brotosusilo Repository UI Universitas Indonesia, Pergulatan Globalisasi vs Lokalitas dalam Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Hukum istrasi NegaraHukum. Agraria. Fakultas. : Fakultas Hukum.

Read: A Brotosusilo Repository UI Universitas Indonesia DownloadRead
KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KAITANNYA

KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KAITANNYA

KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KAITANNYA, kepada Rizky Januar Harnindyo, SE., atas pengertian, dukungan dan semangat 3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukkan 

Read: KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KAITANNYA DownloadRead
kepastian hukum sertipikat hak atas tanah sebagai bukti hak

kepastian hukum sertipikat hak atas tanah sebagai bukti hak

kepastian hukum sertipikat hak atas tanah sebagai bukti hak, (2) UU Pokok Agraria, maka jual beli tersebut batal demi hukum. Hak milik tanahnya Pengertian dan Dasar Hukum Pengaturan Pendaftaran. Tanah .

Read: kepastian hukum sertipikat hak atas tanah sebagai bukti hak DownloadRead
WD I Wa  71   Universitas Diponegoro

WD I Wa 71 Universitas Diponegoro

WD I Wa 71 Universitas Diponegoro, NIP. 130 702192. Makalah Disajikan Dalam Diskusi Keperdataan agraria, yakni hukum agraria yang didasarkan pada hukum adat dan hukum agraria yang  

Read: WD I Wa 71 Universitas Diponegoro DownloadRead
daftar pustaka   USU Insutional Repository   Universitas Sumatera

daftar pustaka USU Insutional Repository Universitas Sumatera

daftar pustaka USU Insutional Repository Universitas Sumatera, Kecamatan Lhoknga Leupung Aceh Besar, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, No. Hukum Adat atas Tanah Pasca`UndangUndang Pokok Agraria, disertasi, 

Read: daftar pustaka USU Insutional Repository Universitas Sumatera DownloadRead
Politik Agraria   Hukum UB   Universitas Brawijaya

Politik Agraria Hukum UB Universitas Brawijaya

Politik Agraria Hukum UB Universitas Brawijaya, 29 Jun 2012 dalam mencapai tujuan hukum agraria yaitu meningkatkan sebesarbesarnya Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hukum agraria. 2.

Read: Politik Agraria Hukum UB Universitas Brawijaya DownloadRead